Postingan Populer

Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Minggu, 07 Oktober 2012

Body Painting Unik dengan Motif Batik

body paintingSURABAYA- Body Painting Unik dengan Motif Batik. Ella Rimadina hanya tersenyum ketika tiga anggota Caricature Studio memoles tubuhnya dengan cat body painting. Sesekali, Ella yang menggunakan baju batik itu meringis, saat kuas di tangan Yanto Hoho, Bayu Edi Iswoyo, dan Riza Abidin, mulai menyentuh kulit tubuhnya. “Ehmm, geli dan dingin,” ucap Ella.


Itulah perasaan Ella yang menjadi model body painting dengan perpaduan batik di atrium Tunjungan Plaza II, kemarin. Semenatara, tiga seniman sampai berkeringat melukis tubuh Ella dengan motif cenderawasih. “Butuh waktu tiga jam untuk menyelesaikan motif batik ini,” kata Yanto Hoho, owner Caricature Studio yang melukis bahu Ella dengan motif kepala merak.


Menurut Yanto Hoho, body painting dengan motif batik sedang digandrungi wanita Indonesia. “Banyak perempuan yang ingin tampil beda, sehingga body painting menjadi pilihan wanita masa kini,” jelasnya. Dikatakan, perempuan masa kini lebih banyak memilih body painting daripada tato. “Mungkin karena bisa dihapus ya, cukup dengan mandi dan digosok sabun sudah hilang,” katanya.


Bahkan, yang lebih menarik, body painting dengan motif batik membuat wanita terkesan seksi dan sensual. Apalagi, bagi perempuan yang berkulit
sawo matang. Jika memang tujuannya untuk tampil seksi dan sensual, Yanto Hoho menyarankan, ada baiknya sebelum melakukan body painting, busana yang akan dikenakan, disesuaikan. “Ya biar lebih menarik dan tidak tabrakan saja,” ujarnya.


Semenatara, Brigiv Aditya, Public Relations Tunjungan Plaza mengatakan, acara body painting merupakan bagian dari rangkaian East Java Shoppuing and Culture Carnival 2012 yang digelar mulai 1 hingga 21 Oktober besok. Tak hanya alasan itu saja, menurut Brigiv, tren body painting mulai digemari seiring dengan kemajuan batik nusantara. “Kita ingin menunjukkan kalau batik itu tidak cuma di kain atau aksesori saja, motif batik juga indah kalau digores di tubuh,” pungkasnya. (han/rie/kin/jpnn)

Sabtu, 06 Oktober 2012

Belajar Internet Sejak Dini

belajar internet sejak diniSURABAYA-Puluhan siswa SD Kreatif Muhammadyah 16 belajar internet teknologi informasi dan komunikasi di Graha XLPemuda, Jumat (5/10). Acara yang digelar dalam rangka ulang tahun ke-16, PT. XL Axiata Tbk (XL) tersebut sebagai upaya kepedulian perusahaan terhadap pendidikan dalam rangkaian program tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR).


Manager Youth and Community XL East 1, Martono mengatakan, pengenalan dunia teknologi informasi dan komunikasi sejak dini dapat memberikan pengetahuan dasar untuk menunjang penggunaan teknologi informasi komunikasi yang baik. “Pentingnya memberikan pengetahuan dasar untuk menunjang penggunaan informasi dan komunikasi yang baik, dapat mengajari anak sedini mungkin untuk memahami dan menggunakan internet sehat,” kata Martono.


Diungkapkannya, pembelajaran internet sejak usia dini sangat penting. Tujuannya supaya anakanak bijak dalam mengakses teknologi. “Perkembangan internet sangat luar biasa. Kalau anak-anak tidak dididik untuk memilah informasi yang baik, ke depannya akan repot,” lanjutnya.
Belajar dan melihat secara langsung bagaimana cara berteknologi informasi yang baik, penting bagi anak-anak. Untuk itu lah dibutuhkan pengarahan mengenai komunikasi berbasis internet yang sehat. “Dengan demikian, sejak dini anak dapat mengerti dalam mengolah dan memilah berbagai informasi serta dapat menggunakan teknologi  komunikasi dengan lebih baik, Imbuh Martono. (han/opi)

Rumput Liar Internet, News
Jumat, 05 Oktober 2012

Daerah Peraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

keterbukaan informasi publikJawa Timur kembali mengukir prestasi di bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah tahun 2011 berhasil menyabet Juara Pertama Kategori Keterbukaan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan, kini berhasil meraih Juara Pertama Kategori Pelayanan Penyediaan Informasi Setiap Saat. Penghargaan itu diserahkan Ketua Komisi Informasi Pusat Usman Abdhali Watik kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Rasiyo pada Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia di Hotel Garden Palace, Rabu (3/10) malam.


Sekdaprov Jatim mengatakan, keberhasilan Jatim meraih juara pertama sudalam dua tahun berturut-turut di bidang Keterbukaan Informasi Publik merupakan kerja keras Pemprov bersama Pemkab/Pemkot dalam menyediakan keterbukaan informasi yang diaplikasikan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


Menurut Rasiyo, keterbukaan informasi publik adalah bentuk demokrasi baru sesuai UU Nomor 14/2008. Demokrasi baru diartikan, masyarakat tak perlu lagi melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) karena setiap saat masyarakat dapat meminta dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. “Jadi tidak perlu lagi unjuk rasa, cukup minta informasi, baik lewat online atau datang langsung kepada Badan Publik, lalu PPID Badan Publik itu yang menjawabnya,” pesan dia.


Dikatakan, PPID bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Badan Publik untuk melaksanakan UU tentang KIP. Tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung terhadap kebijaksanaan, kegiatan, dan keputusan yang diambil Badan Publik. Sejauh ini, kata dia, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov telah memiliki PPID.


Untuk Pemkab/Pemkot se-Jatim, baru 16 yang memiliki PPID, sedangkan 22 Pemkab/Pemkot sisanya akan terus didampingi untuk membuat PPID. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Usman Abdhali Watik mengatakan, penghargaan diberikan kepada Badan Publik yang memberikan layanan informasi terbaik di tingkat pusat yaitu kementerian dan lembaga, maupun di tingkat provinsi.


Sejatinya, penghargaan telah diberikan oleh Wakil Presiden RI Boediono, beberapa saat yang lalu. Usman menjelaskan, semula penghargaan hanya terdiri atas satu kategori saja, yaitu kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Tahun ini ditambah satu kategori, yaitu kategori pelayanan penyediaan informasi yang tersedia setiap saat sesuai Pasal 11 UU KIP.


Yang istimewa, lanjutnya, Jatim berhasil meraih juara pertama kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala tahun lalu. Pada tahun ini, Jatim berhasil meraih juara pertama kategori pelayanan penyediaan informasi yang tersedia setiap saat. “Jatim luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Jatim. Semoga dapat menginspirasi provinsi lain,” pujinya.


Dalam acara tersebut, diumumkan 10 nominasi Badan Publik terbaik yang terbagi atas Badan Publik milik Pemprov Jatim dan Badan Publik milik Pemkab/Pemkot se-Jatim. Untuk Badan Publik milik Pemprov, juara pertama diperoleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), juara kedua Dinas Kominfo, dan juara ketiga Biro Humas dan Protokol.


Sedangkan untuk kategori Badan Publik terbaik milik Pemkab/Pemkot se- Jatim, juara pertama adalah Pemkot Surabaya, juara kedua Pemkot Malang, dan juara ketiga Pemkab Banyuwangi. Acara itu dihadiri oleh Asisten IV Setdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, juga Ketua Komisi Informasi Provinsi Jatim Djoko Tetuko. (rou/rie/kin)

Rabu, 03 Oktober 2012

Generasi Muda Ingin Batik yang Modis dan Stylish

batik anak mudaSebelum diakui Unesco sebagai warisan budaya asli Indonesia, batik memiliki kesan ‘tua’. Hanya orang-orang sepuh saja yang mau mengenakan busana dari bahan batik. Kalau tidak ke resepsi, orang tua kita akan mengenakannya untuk busana pelantikan. Anak muda? Oh, no. Mereka jelas-jelas emoh.

Situasi itu berubah setelah Oktober 2010 batik diakui PBB. Semua, termasuk anak muda, beramai-ramai pakai fashionbatik. Sekarang, mau ke mal, hang out, hingga apel, semua orang pakai batik. Minat anak muda inilah yang membuat sejumlah siswa Pison Art Fashion N Foundation berkreasi dalam perayaan Hari Batik, Selasa (2/10).

Tujuh siswa terpilih memamerkan rancangan ala batik. Mereka di antaranya Devona Jessica, Michelle Laksmono, Laura Leovita, Nurul Aina, Felicia Michele L, Lisawati, Shendy Arie Dewi, dan Kezia Patricia. Mereka menampilkan rancangan yang berbeda. Bahkan, busana kasual yang sedang in sekarang, juga dikreasikannya dari bahan batik.

Rancangan Devona, misalnya. Remaja 22 tahun itu membuat rancangan ala jumpsuit. “Supaya nggak monoton,” kata Devona di sela-sela perayaan Hari Batik di kampus Pison. Diakuinya, rancangannya terinspirasi dunia fashion Hongkong. Banyak rancangan dari negera itu
yang digemari anak muda Indonesia. “Rancangannya sederhana. Satu busana sudah mewakili sebagai atasan dan bawahan,” lanjutnya.

Bentuk jumpsuit, lanjut Devona, juga sebagai pilihan bagi remaja yang tak ingin ribet. “Kadang kita selalu bingung untuk memadukan potongan baju. Nah, kalau model jumpsuit ini kan sudah tak perlu memadupadankan lagi,” ungkapnya. (han/rie/opi/jpnn)
Senin, 01 Oktober 2012

Perusahaan Periklanan Bersaing Tidak Sehat

perusahaan reklamePersaingan antarperusahaan periklanan makin mengarah tidak sehat karena saling banting harga dengan cara memberikan diskon yang besar. Selain itu, juga harus berhadapan dengan media massa yang juga menawarkan iklan sendiri. Hal itu diungkapkan Harris Thajeb, oleh Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Harris Thajeb, ditemui pada Konperensi Daerah (Konferda) XI P3I Jatim di Surabaya Plaza Hotel (SPH), Sabtu (29/9).

“Saat ini pemasang iklan lebih memilih membanting harganya, baik yang diperoleh melalui biro iklan atau langsung dari media. Penawaran termurah selalu yang dipilih. Namun pemasang iklan tidak memikirkan apakah dengan harga murah bisa mempromosikan produk dengan maksimal, atau hanya sekadar promosi,” kata Harris yang juga Presdir PT Dentsu Group Indonesia ini.

Ia mengatakan, biaya iklan itu memang mahal, baik iklan di teve, radio, atau outdoor. Ia memamparkan, iklan di teve biaya produksi dan biaya tayangnya mahal. Sedangkan iklan outdoor, biaya produksinya murah namun pajak yang dibayar pengiklan mahal. Belum lagi ditambah biaya
di lapangan yang juga mahal, seperti bayar listrik dan bayar penjaga papan reklame.

“Saya berharap perusahaan periklanan lebih meangedepankan kualitas daripada memberikan diskon yang besar hanya untuk mendapatkan harga murah tapi belum tentu mengena,” kata Harris. Ia menambahkan, perusahaan periklanan dituntut lebih kreatif dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing dengan sehat.

Apalagi perusahaan periklanan asing sudah masuk Indonesia. Ada yang dengan menggandeng perusahaan lokal, ada juga membawa bendera perusahaan sendiri. Karena itu, Harris berharap ketua P3I Jatim periode 2012-2016 yang terpilih pada Konperda XI bisa membawa P3I Jatim lebih maju. Selain itu, bisa membawa perusahaan periklanan Jatim lebih kreatif dan bersaing dengan perusahaan asing.

Konperda P3I Jatim yang berlangsung sehari berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Pasangan Haries Purwoko dan Agus Winoto terpilih untuk memimpin P3I Jatim periode 2012-2016. Kemenangan pasangan itu sudah diperkirakan sebelumnya. Karena paling siap dan telah memiliki visi dan misi yang tertulis. Sebelum pemilihan, semua peserta Konperda XI P3I Jatim telah membacanya.

Beberapa peserta yang ditemui Radar Surabaya mengatakan, Haries Purwoko adalah anggota baru P3I Jatim. Nama dia juga belum banyak dikenal anggota. Namun karena memiliki pengalaman dalam berorganisasi, peserta Konperda optimistis Haries bisa membawa P3I Jatim lebih. “Saya optimistis Harries bisa membawa P3I Jatim menjadi lebih baik,” kata Mufid Wahyudi, Ketua P3I Jatim periode 2008-2012 di tempat sama.

Pasangan Harries Purwoko dan Agus Winoto meraih 21 suara, dari 44 suara. Pasangan Pranaya Yuda dan Eko yang mendapatkan 15 suara, dan pasangan Rudi dan Ida yang mendapatkan 7 suara, dan satu suara abstain. Menurut Harries, dalam menghadapi tantangan pasar bebas, pembinaan
pengusaha periklanan lokal mendesak dilakukan. Tentunya agar mereka menjadi pengusaha yang berwawasan global, berdaya inovasi dan kreasi tinggi serta tetap setia terhadap kearifan lokal. (za/hen/jpnn)
Rumput Liar News, periklanan
Minggu, 30 September 2012

Kain Nusantara Menjelajah Fashion Dunia

kain nusantaraDunia fashion boleh mengikuti tren dunia. Tapi, keindahan kain Nusantara tetap memiliki daya pikat bagi para desainer. Tak heran, meski brand fashion dunia menyerbu berbagai pusat perbelanjaan di Surabaya, desain busana dengan karakter nusantara tetap menjadi pilihan para fashionista masa kini.

Jane Andriani, Retail Division Director The Grand Palace Departement Store, mengatakan, karakter kain Nusantara memang tidak ada habis pesonanya di mata seluruh desainer dunia. Bahkan, banyak desainer yang langsung terkenal karena konsentrasi dengan kekayaan kain Nusantara. Banyak jenis kain Nusantara yang bisa digarap mulai dari batik, tenun, songket, tenun ikat dan lain-lain.

“Dari hari ke hari di depstore kami, rancangan klasik dengan Nusantara tidak pernah turun peminatnya, terus meningkat,” kata Jane di sela-sela The Grand Palace Departement Store 1st Anniversary Celebration di Atrium Grand City, kemarin. Lantaran alasan itu, pihaknya pun cukup memperhatikan dan menjaga kualitas rancangan kain Nusantara di depstore-nya. Termasuk, dengan desain dan model busana yang diminati oleh kalangan menengah atas.

“Konsep busananya lebih elegan, bahannya kain Nusantara juga sangat berkualitas. Tidak kalah dengan brand luar negeri,” ucapnya. Selain menampilkan brand dalam negeri, di acara yang dikemas dalam Birthday Celebration sehari non stop itu juga digelar beberapa kegiatan menarik. Ada fashion show anak-anak, dewasa, demo make up, talkshow dan cosplay competition. “Hari ini (kemarin, red), semua pengunjung mendaparkan voucher belanja,” pungkas Jane. (han/het/jpnn)
Rumput Liar fashion, kain nusantara, News
Sabtu, 01 September 2012

Literasi Media Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

Lliterasi mediaiterasi Media Harus Masuk Kurikulum Pendidikan. Banyaknya berbagai tayangan televisi yang kerap melanggar aturan dan etika penyiaran membuat banyak kalangan prihatin. Masyarakat yang gencar melaprkan berbagai acara yang melanggar seringkali hilang kesabaran. oleh karena itu, berbagai elemen peduli media termasuk Komisi penyiaran indonesia (KPI), berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melek media.

Mengajak masyarakat untuk memiliki pengetahuan terhadap media dinilai penting oleh Komisioner KPI Pusat Nina Mutmainnah. Dengan fakta bahwa anak-anak sulit terhindarkan lagi dari berbagai tayangan televisi, Nina menilai bahwa pendidikan literasi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

"Negara lain sudah ada yang pernah memasukan pendidikan literasi media ini, yaitu sejak tahun 1970-an. Program ini sangat ideal kalau bisa masuk di kurikulum sekolah, karena bisa terintegrasi dengan pelajaran yang ada," ucap Nina dalam workshop Literasi Media bertajuk "Menciptakan Masyarakat Melek Media", Kamis (30/8/2012), di gedung Pascasarjana Ilkom UI, Salemba, Jakarta.

Menurutnya, masuknya literasi media dalam kurikulum pendidikan akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk membentengi diri dari efek buruk tayangan televisi.

"Selama ini sekolah sudah memberikan pendidikan karakter, pendidikan lingkungan, dan pendidikan anti korupsi, tetapi kesadaran akan literasi media ini belum juga diterapkan, dan masih bersaing untuk bisa disisipkan," katanya.

Lebih baik, lanjutnya, literasi media diberikan di setiap jenjang pendidikabn, bahkan sampai pendidikan tinggi, seperti yang sudah dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi. Dia juga berharap, perguruan tinggi yang belum memasukkan kajian literiasi media bisa mengupayakannya dengan menyisipkannya ke dalam mata kuliah lainnya.

"Kalau di beberapa perguruan tinggi atau universitas sudah ada yang memasukkannya sebagai mata kuliah, karena mereka sudah terbuka dan ada begitu banyak materi dan kajian medianya," tuturnya.

"Saya sendiri selalu menyisipkan materi ini untuk bisa diterima oleh mahasiswa saya, sehingga saya mengharapkan mereka yang juga sebagai bagian masyarakat kita menjadi lebih kritis terhadap media. Publik lain pun berhak untuk melakukan protes dan mengkritik tayangan televisi yang tidak sehat," tambahnya kemudian.

Gerakan Publik Memantau Media


Selain itu, dia juga mengatakan, upaya penyebaran pendidikan melek media untuk masyarakat dapat dilakukan dengan mencontoh lembaga seperti Parents TV Council (PTC) yang menghimpun acara-acara televisi dan film serta melakukan boikot tayangan buruk dengan berbicara langsung kepada pengiklannya.

"Ya, cara lain adalah kita mencoba untuk menyepakati bersama dalam gerakan menghimpun tanda tangan bersinergi dengan APINA atau Civil society dan lembaga sosial, agar pihak pengiklan mau menginvestasikan dana iklan mereka pada acara-acara yang berkualitas, bukan acara yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, KPI tetap menerima aduan dari masyarakat yang menemukan tayangan televisi yang tidak bermanfaat atau melecehkan kaum tertentu. Nina mengingatkan agar masyarakat tak takut untuk melaporkan tayangan yang memberikan efek buruk kepada generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat.Media pun diharapkan bisa lebih arif dan peduli terhadap konten yang disiarkan, bukan hanya mengejar keuntungan semata.

 

Editor: ade,

sumber: kompas
Jumat, 20 Juli 2012

Antara Media Sosial dan Jurnalisme

media literasi

Ilmu Komunikasi - Berita Komunikasi

Media sosial dengan jurnalisme memang dua hal yang berbeda. Namun keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu menyajikan informasi. meski seringkali konteks keduanya cukup berbeda.

Hampir 2/3 pengguna internet di seluruh dunia mengunjungi media sosial seperti Facebook dan Twitter, dengan melupakan koran untuk mencari informasi. Selain itu, 51 persen orang yang berusia 18 hingga 24 tahun percaya bahwa media sosial lebih cepat menyajikan berita terkini daripada media mainstream.

Disampaikan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Akhmad Kusaeni pada Seminar Nasional Media Literasi pada Era Digital yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Tapi, lanjut Ahmad, keduanya punya karakter yang berbeda. “Media sosial hanya menyajikan rumor, sedangkan media mainstream menyampaikan kebenaran melalui konfirmasi, verifikasi dan investigasi,” katanya.

Berita adalah informasi yang diolah dengan semangat dan keterampilan profesionalisme wartawan dengan tujuan mengabdi kepada publik. “Apabila media mainstream mempertahankan kebenaran tersebut, maka mereka akan tetap hidup. Karena pengguna media sosial akan tetap mencari kebenaran melalui media yang selama ini mereka percaya,” imbuh Akhmad.

Apakah media sosial mengancam keberadaan media mainstream? “Kalau orang bilang media sosial ancaman bagi media mainstream, jawabannya bisa ya bisa tidak,”  kata pendiri detik.com Budiono Darsono.

Menurutnya, kehadiran media sosial justru menjadi tantangan bagi wartawan dan perusahaan-perusahaan media. Bisa jadi ini bukan ancaman, karena ketika dulu radio dianggap akan mematikan media cetak, ternyata terbukti tidak benar. “Hingga kini koran masih dinikmati para pembaca setianya,” kata Budiono.

Media sosial seperti Twitter, lanjutnya, sebagai sarana percakapan semua orang tentang berbagai hal yang benar maupun yang belum tentu benar. Untuk itulah, informasi yang didapat dari media sosial dapat dipakai sebagai referensi awal dalam membuat berita.

Media sosial dapat dimanfaatkan media mainstream untuk memantau dan mengoreksi berita.  “Tidak itu saja, media sosial juga bisa memakmurkan perusahaan-perusahaan media mainstream. Contohnya, tentu saja, detik.com. Satu twit iklan di detik.com itu dijual Rp20 juta," katanya.

Sementara itu, CEO Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo optimistis internet tidak akan memusnahkan industri media. “Kini yang menjadi pesaing media cetak secara nyata adalah media televisi, radio, dan media digital,” katanya.

Kekuatan media cetak, lanjut Agung, hingga kini masih dipersepsi sebagai trusted media dan sumber informasi kredibel. Dan yang mesti dilakukan dalam menjawab tantangan media sosial agar tetap bertahan adalah selalu kreatif baik dari sisi konten maupun bisnis. “Caranya, dengan investasi pada pre-press dan percetakan serta kreatif premium dan inovasi redaksi, “ kata Agung.

Sementara itu, Chief Editor PlazaMSN Wicaksono menyebutkan media mainstream tak bisa melepaskan diri dari perkembangan internet. “Karena internet menjadi sumber berbagai informasi bagi masyarakat dunia,” katanya.

Kini dan seterusnya, lanjut Wicaksono, semua orang bahkan dapat menyampaikan informasi terkini secara bebas melalui media sosial dalam satu wadah yang bernama jurnalisme warga (citizen journalism). “Mungkin banyak informasi "sampah" di media sosial, tapi bisa jadi banyak juga informasi yang benar,” imbuhnya.

Seminar yang berlangsung dua sesi itu membahas Media Literasi pada Era Digital, Kontradiksi antara Jurnalisme dan Sosial Media. Apapun pembicara padsa sesi pertama adalah Dahlan Iskan (Ketua Serikat Perusahaan Pers), Akhmad Kusaeni (Wakil Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara), Enda Nasution (Blogger), Hanny Kusumawati (Maverick).

Sementara itu pada sesi kedua menghadirkan Agung Adi Prasetyo (CEO Kompas Gramedia), Budiono Darsono (Detik.com), Wicaksono ‘Ndoro Kakung’ (Chief Editor PlasaMSN), dan Arya Mahendra Sinulingga (MNC Media).

Dari seminar yang diselenggarkan AJI Indonesia dalam rangka ulang tahunnya yang ke-18 itu media sosial dan jurnalisme sebaiknya bersinergi dan saling melengkapi. Agar tetap terpercaya,  media mainstream harus menjaga kredibilitas jurnalistiknya. Mereka hanya dapat bertahan di tengah media sosial yang semakin digemari, dengan tetap mengelola integritas dan konsistensinya dalam menyampaikan informasi.***
Foto: Mahdi Muhammad/AJI Indonesia

Presentasi para pembicara: 1. Akhmad Kusarni, Wakil Pemimpin Redaksi Antara
Minggu, 13 Mei 2012

Pemberitaan Sukhoi Sudah Mengarah Kepada Komoditas Pemberitaan

Kecelakan Sukhoi yang menjadi  berita duka nasional sudah mengarah pada upaya komoditas pemberitaan. Berbagai berita yang cenderung spekulatif dan eksploitatif ditayangkan dalam porsi yang tidak berimbang dan berlebihan. Hal ini menimbulkan berbagai keprihatinan oleh beberapa kalangan media yang kritis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengimbau jurnalis dan kantor media dalam menayangkan pemberitaan kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100, berpedoman pada kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media online, dan standar perilaku penyiaran yang berlaku.
Ketua AJI Eko Maryadi menyayangkan peliputan sensasional yang mengeksploitasi korban. Seperti menayangkan secara berulang kondisi korban dan keluarga dengan mengeksploitasi kesedihan, menampilkan foto korban, histeria keluarga korban secara berlebihan. "Jurnalis untuk tidak membuat berita spekulatif atas terjadinya peristiwa musibah tersebut," kata Eko dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (13/5).

AJI mengajak media mempertimbangkan perasaan keluarga korban dalam melakukan pelaporan jurnalistik. "Mereka yang sedang berduka  bagian dari publik yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara proporsional, tidak hanya semata sebagai objek berita," katanya.

Eko menegasakan para pemimpin redaksi media jangan mengabaikan aspek peliputan berperspektif korban, sebagai tanggung jawab moral jurnalistik profesional dan beretika. "Tidak sepantasnya media menjual produk jurnalistik dari tangisan dan penderitaan korban apakah lewat oplah, page view, atau rating," katanya.

AJI  meminta Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia berperan aktif mengawasi pemberitaan yang cenderung provokatif dan melanggar kode etik jurnalistik. Selain itu, AJI menyampaikan bela sungkawa atas musibah jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, yang kemungkinan menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk lima orang jurnalis.

[war]
Selasa, 08 Mei 2012

Stop Impunitas Pembunuh Jurnalis

Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Eko Maryadi, menyerukan agar momentum Hari Kebebasan Pers Internasional, 3 Mei 2012, dijadikan momentum aparat hukum dan pemerintah menghentikan impunitas pembunuh delapan jurnalis yang tidak pernah diseret ke pengadilan.

"Perilaku pembangkangan aparat penegak hukum itu merupakan bentuk impunitas negara kepada pelaku pembunuh jurnalis. Aparat hukum melindungi pelaku, sehingga bebas dari jeratan hukum," tegasnya saat menjadi narasumber dialog bertajuk "Lawan Impunitas, Adili Pembunuh Jurnalis", yang diselenggarakan AJI dan Komnas HAM, di kantor Komnasham, Jakarta, Jumat, 4 Mei 2012.

Menurutnya, delapan kasus pembunuhan yang belum diungkap aparat kepolisian sejak tahun 1996 itu, masing-masing pembunuhan jurnalis Harian Bernas Yogyakarta, Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin, Naimullah (Harian Sinar Pagi Kalimantan Barat), Agus Mulyawan (Asia Press), Muhammad Jamaluddin (Kamerawan TVRI), Ersa Siregar (Jurnalis RCTI), Herliyanto (Jurnalis Delta Pos Sidoarjo), Adriansyah Matra'is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke), dan Alfred Mirulewan (Jurnalis Tabloid Pelangi Maluku).

Eko mengungkapkan, praktik impunitas aparat terhadap pelaku terindikasi dari berbagai ketidaktuntasan penyidik. Dalam kasus pembunuhan Udin misalnya, polisi menetapkan Dwi Sumadji alias Iwik sebagai tersangka. Padahal sejak awal, keluarga Udin bersaksi, Iwik bukan pembunuh Udin.

"Setelah memvonis bebas Iwik, seharusnya polisi seharusnya mencari pelaku yang sesungguhnya, bukan tidak mau membuka lagi kasus ini," tegasnya.
Dalam acara diskusi itu, turut hadir Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, beserta wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto. Red dari Gatra dan berbagai sumber
Jumat, 04 Mei 2012

Emil Salim: Ubah Aturan Pemasaran !

emil salimBelakangan perekonomian Asia khususnya Indonesia sedang menjadi pusat perhatian dunia. Begitu menariknya wajah perekonomian Indonesia hingga para investor masuk berbondong-bondong mengembangkan industrinya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, biasanya dibarengi juga dengan perusakan lingkungan.

Prof.Dr. Emil Salim dalam kuliahnya yang bertajuk Indonesia Update: The Growth, Prospect, and Sustainability menekankan pentingnya perubahan pola pikir marketing yang berkelanjutan. Ketua Dewan PErtimbangan Presiden RI ini mengemukakan bahwa total populasi global 2011 telah mencapai 7 miliar jiwa dan menghasilkan US$ 70 triliun. Angka ini diperkirakan meningkat hingga US$ 200 triliun untuk 9 miliar orang pada 2050.

Kakek empat cucu tersebut juga memaparkan bahwa pergeseran pasar telah terjadi. Mengutip data IMF, pangsa pasar Uni Eropa menurun dari 31 persen pada 1980 menjadi 20 persen pada 2011. Prosentase tersebut diperkirakan akan turun lagi hingga 17 persen pada 2017. Ini artinya pusat gravitasi ekonomi global saat ini berada di Asia.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi berarti konsumsi energi juga meningkat. Sumber daya yang digunakan untuk ekonomi terbukti melonjak dari 9 miliar ton di tahun 1980 menjadi hampir 18 miliar ton pada 2005. Akibatnya, emisi karbon dan pencemaran lingkungan pun sulit dihindari. Inilah yang menjadi titik balik Emil Salim menggalakkan pemasaran yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

“Kita ini hidup di garis ekuator. Kita punya garis pantai yang sangat panjang, matahari bersinar sepanjang tahun, barisan gunung berapi dimana-mana, jadi sumber energi kita sebetulnya banyak. Tidak cuma BBM,” tandas Emil. Bagi pria kelahiran Sumatera Utara 82 tahun lalu ini masyarakat Indonesia terlalu bergantung dengan BBM yang menghasilkan tingginya emisi karbon.

“Orang terlalu khawatir BBM naik, terbawa isu politik. Padahal kita bisa kembangkan sumber energi lain seperti geothermal,” kata Emil. Menurutnya, geothermal selama ini tidak bisa dikembangkan karena BBM memang lebih murah. Meski begitu, lanjut Emil, sebetulnya geothermal jauh lebih murah. Hanya saja modal awalnya memang besar.

Oleh karena itu dalam perayaan ulang tahun MarkPlus ke-22 Emil meminta para pelaku pasar untuk mengubah aturan pemasaran. Ia ingin pemasaran bisa berpikir ke depan, mempertimbangkan apa yang akan diperoleh anak-cucu mereka dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Suami Riisminnie Roza salim ini menghendaki pemasaran mengubah cara menghasilkan uang salah satunya dengan marketing perdagangan karbon.

Please develop marketing for sustainable development!” pungkas Emil Salim.
Rumput Liar emil salim, enterprenuer, News
Jumat, 27 April 2012

Marketing.co.id Speaker Talent 2012: Ajang Pencarian Bakat Bidang Marketing untuk Mahasiswa

MARKETING.CO.ID SPEAKER TALENT 2012 merupakan event tahunan Portal Marketing.co.id dan Majalah MARKETING sebagai ajang pencarian bakat untuk mencari Pembicara Marketing dan Motivator dari kalangan mahasiswa.

Dengan event ini nantinya akan tersaring bakat-bakat pembicara dan menjadi wadah untuk melahirkan para pembicara handal di bidang Marketing dan Motivator.


Adapun tahapan-tahapan untuk menjadi peserta sebagai berikut:

TAHAP I. Registrasi -> via online di www.kampus.marketing.co.id/mst2012

TAHAP II. Seleksi Peserta -> Seluruh peserta yang mendaftar akan di seleksi berdasarkan kota asal dan kategori yang dipilih peserta.

TAHAP III. Audisi -> Audisi akan dilakukan di 5 kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan Yogyakarta berpusat di kampus yang ditunjuk. dari audisi ini akan terpilih 50 kontestan dari kategori Pembicara Marketing dan 50 Kontestan Motivator. Selanjutnya para kontestan akan diundang ke Jakarta untuk mempertunjukan kebolehan masing-masing dihadapan juri. Pastikan kalian yang peserta yang TERPILIH!

TAHAP IV. Jadilah Finalisnya -> Dari 100 kontestan akan disaring 10 finalis oleh juri, mereka akan di karantina dan diberikan pembekalan oleh tim mentor berupa workshop.

TAHAP V. ELIMINASI -> 10 peserta akan melewati proses eliminasi dengan cara voting. Voting dilakukan secara online di www.kampus.marketing.co.id/mst2012. Dari hasil voting tersebut akan dipilih 4 finalis; 2 finalis dari kategori Pembicara Marketing dan 2 finalis dari kategori Motivator.

TAHAP VI. The Winner -> Ke-4 finalis akan diadu lagi dengan cara voting secara online. Akan ditentukan pemenang MST 2012 yaitu 2 Pemenang dari kategori Pembicara Marketing dan 2 pemenang dari kategori Motivator.

Berikut adalah Pemenang MST 2012 yang akan diperebutkan oleh para peserta:

A. Kategori Pembicara Marketing; Juara 1 dan Juara Runner Up

B. Kategori Motivator: Juara 1 dan Juara Runner Up

Kamis, 26 April 2012

Beasiswa S2 Untuk 225 PNS dari KOMINFO

Departemen Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) akan mendanai pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) bagi 225 PNS terpilih di seluruh Indonesia.

Dana ini diberikan dalam bentuk beasiswa bagi PNS yang mengurusi divisi TI di masing-masing Pemerintah Daerah.

"Kominfo mengajak Pemerintah Daerah untuk mengirimkan pegawainya berkuliah kembali di lima Perguruan Tinggi yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kominfo. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi PNS agar siap dalam mewujudkan e-goverment," jelas Aizirman Djusan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kominfo, saat ditemui Kompas.com di Aula Barat ITB, Bandung (25/4/2012).

Program beasiswa ini sudah dimulai oleh Kominfo sejak tahun 2007 dan merupakan hasil rekomendasi dari e-Indonesia Initiatives Forum (eII forum).

"Tiap tahun, jumlah PNS yang diberi beasiswa selalu bertambah. Tahun ini sudah tahun keempat," ujar Prof. Suhono Harso Supangkat, Ketua Kelompok Keilmuan Teknologi Informasi STEI ITB yang juga menjadi Ketua eII Forum.

Tifatul Sembiring selaku Menkominfo, pada Rabu (25/4/2012) hadir di Aula Barat ITB untuk memberikan sambutan, membuka acara, sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama beasiswa untuk program Chief Information Officer (CIO) dan Ilmu Komunikasi, antara Aizirman Djusan dengan Dekan dari 8 Perguruan Tinggi, diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Suwarno, MT (Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB).
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Ketua Jurusan, yakni Dr. Ir. Lukito Edi Nugroho, Msc.
3. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang diwakili oleh wakil dekan, yakni Mirna Adriani, Phd.
4. Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, Dekan Fakultas Teknik Industri ITS.
5. Dr. Ganefri, M. Pd (Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang).
6. Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc (Pembantu Rektor IV Universitas Andalas).
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yang diwakili Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, yakni Prof. Dr. Nunung Prajanto.

Seleksi dilakukan oleh Kominfo setiap awal tahun dan pendaftaran dilakukan melalui website. Tahun 2012 ini, seleksi juga telah dilakukan pada bulan Januari.

"Hari ini kami sudah melakukan perjanjian kerja sama bahwa Kominfo hanya menyediakan dana, dan untuk waktu pendidikannya kami serahkan kepada masing-masing Perguruan Tinggi," tutup Djusan.
Rumput Liar Beasiswa, kominfo, komunikasi, News
Senin, 23 April 2012

Gugatan 10 Miliar Sisno Adiwinoto Merupakan Tekanan Kebebasan Berpendapat

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyayangkan gugatan perdata Rp 10 milyar oleh mantan Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Irjen Polisi Sisno Adiwinoto terhadap Jupriadi Asmaradhana (Upi), mantan koresponden Metro-TV Makassar dan Koordinator Koalisi Jurnalis Anti Kriminalisasi Pers kota Makassar.

AJI menilai tindakan Jenderal Polisi Sisno Adiwinoto terhadap Jupriadi merupakan bentuk tekanan terhadap kebebasan berekspresi warga negara sekaligus intimidasi terhadap pers. “Jika setiap orang yang mengkritik pejabat dapat dipenjara atau digugat miliaran rupiah maka fungsi kontrol masyarakat termasuk pers terhadap jalannya pemerintahan akan macet,” kata Nezar Patria, Ketua AJI Indonesia.

Sebelumnya, Irjen Polisi Sisno Adiwinoto telah mengadukan Jupriadi Asmaradhana ke Polda Sulselbar dengan pasal pidana pencemaran nama baik (311, 315, dan 207 KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun -kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar. Di tengah proses persidangan pidana, Sisno memasukkan gugatan perdata terhadap Jupriadi dengan tuntutan material 25 juta, gugatan immaterial 10 miliar rupiah, serta uang paksa (dwangsom) 100 ribu per hari. AJI menilai gugatan perdata (civil defamation) untuk melapis gugatan pidana (criminal defamation) pejabat negara terhadap warga negara merupakan cara sewenang-wenang untuk membungkam dan membangkrutkan mereka yang bersikap kritis.

"Ini gugatan mengada-ada dan tidak masuk akal,” ujar Nezar. Sisno adalah seorang pejabat Polri berpangkat jenderal, dan dia menggugat seorang jurnalis karena berbeda pendapat dengan Kapolda. Gugatan perdata 10 Miliar rupiah itu, kata Nezar, jauh dari rasa kepatutan sikap seorang pejabat publik.

Gugatan perdata 10 Miliar Sisno Adiwinoto terhadap Jupriadi itu disampaikan dalam sidang peradilan pidana kasus pencemaran nama baik terhadap Sisno di Pengadilan Negeri Makassar Selasa kemarin (14/4).

Sekedar perbandingan, pada 8 April 2009, calon anggota legislatif partai Demokrat Edhie Baskoro sempat menggugat pidana wartawan media online Okezone, koran Jakarta Globe dan Harian Bangsa ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terkait berita dugaan money politik dalam Pemilihan Umum Legislatif di dapil Ponorogo (Jawa Timur). Tapi setelah dilakukan mediasi oleh AJI dan Dewan Pers, putra presiden SBY dan partai Demokrat langsung mencabut laporan pidananya terhadap pers (9/4/09), yang berarti tidak ada gugatan pidana maupun perdata terhadap pers dan wartawan.

Mencoreng Nama Baik Polri


AJI Indonesia menyatakan gugatan perdata dan pidana Jenderal Sisno terhadap Jupriadi akan merusak citra dan nama baik institusi Kepolisian RI, lembaga negara yang baru¬baru ini mendeklarasikan reformasi birokrasi dengan konsep “quick win”. Salah satu prinsip reformasi birokrasi ialah mendorong transparansi pejabat dan meningkatkan pelayanan publik. "Sikap Sisno sepertinya tak mencerminkan semangat Polri. Apakah menggugat pidana sekaligus perdata warga negara yang kritis itu termasuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik?" gugat Nezar Patria.

AJI, tambah Nezar, akan melaporkan tindakan Jenderal Polisi Sisno Adiwinoto ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Presiden RI, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) dan melanggar konstitusi negara. Harapan AJI, kepala kepolisian RI segera mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Irjen Polisi Sisno Adiwinoto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Polisi Daerah sumatera Selatan (Sumsel).

Demikian siaran pers ini disampaikan untuk diberitakan di media masing-masing. Terima Kasih.

Jakarta, 15 April 2009
Rumput Liar AJI, jurnalistik, komunikasi, News

Facebook Akan Merapikan Email Pengguna

Facebook selama ini telah menyediakan opsi untuk memiliki profil dengan nama khusus dan email. Meski, mungkin tidak semua user mengaktifkan opsi itu.

Kini, Facebook telah mengumumkan bahwa nama pengguna untuk alamat profil  dan alamat email itu akan dibuat konsisten.

Contohnya, pengguna dengan alamat profil facebook.com/markzuckerberg akan memiliki email markzuckerberg@facebook.com.

Hal ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah mengaktifkan alamat email facebook.com mereka sebelum peraturan baru ini diumumkan.

Untuk memiliki username yang akan digunakan untuk profil dan alamat email, pengguna bisa mengakses: "https://www.facebook.com/username/".

Alamat email "@facebook.com" itu bisa menerima pesan dari layanan email apapun. Untuk membaca dan membalasnya, pengguna bisa memanfaatkan fitur Messages di Facebook.

Untuk mengaktifkan fitur email "@facebook.com", pengguna bisa mengakses General Account Settings, klik bagian Email dan klik Activate Facebook Email.

Di sisi lain, Cameron Scott, dari ComputerWorld, mempertanyakan masalah privasi dari email Facebook ini.

Karena alamatnya akan sama dengan username di profil publik, orang (atau spammer) akan mudah mengetahui alamat email pengguna Facebook.
Sumber :

Rumput Liar facebook, komunikasi, News

Kecepatan Internet Indonesia Paling Lambat

Internet dalam kehidupan modern sekarang ini tak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Anda pasti tak jarang mengeluh karena jaringan internet lambat. Hal ini wajar apabila terjadi di Indonesia. Sebab, negara berpenduduk terbesar keempat dunia dengan penduduk lebih dari 237 juta jiwa ini rata-rata kecepatan membuka halaman web 20,3 detik.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan Google terhadap kecepatan web pada komputer desktop dan perangkat mobil di 50 negara koneksi internet tercepat, awal April ini, Indonesia adalah negara paling dengan kecepatan internet paling lambat jika mengakses lewat desktop. Filipina berada di atas Indonesia satu tingkat, dengan kecepatan 15,4 detik.

Apabila ingin mendapatkan kecepatan tinggi akses internet dengan desktop komputer, Anda bisa pergi ke Republik Slowakia. Di negara itu, hanya membutuhkan rata-rata 3,3 detik untuk membuka halaman web melalui desktop atau enam kali lebih cepat dibandingkan di Indonesia.

Jika menggunakan perangkat mobil, Indonesia tidak tergolong paling lambat. Rata-rata membutuhkan 12,9 detik untuk membuka halaman web lewat perangkat mobil di Indonesia. Negara dengan akses internet paling lambat melalui perangkat mobil adalah Uni Emirat Arab: 26,7 detik.

Negara yang memiliki kecepatan internet paling tinggi dengan menggunakan perangkat mobil adalah Korea Selatan, yaitu rata-rata 4,8 detik atau lebih dari dua kali kecepatan membuka di Indonesia.

Meskipun, Korea Selatan tercepat untuk akses internet dengan mobil tetapi untuk penggunaan desktop komputer masih di bawah Slovakia. Di Korea Selatan kecepatan membuka dengan komputer rata-rata 3,5 detik.

Sepuluh Negara dengan Internet Tercepat di Desktop Komputer (dalam detik)

Republik Slowakia (3,3)
Korea Selatan (3,5)
Republik Cek (3,7)
Belanda (3,9)
Jepang (4)
Denmark (4,3)
Swiss (4,3)
Swedia (4,5)
Belgia (4.6)
Norwegia (4,8)

Sepuluh Negara dengan Internet Terlambat di Desktop Komputer (dalam detik)

Cile (10)
Kolombia (10,2)
Peru (11,7)
Brasil (11,8)
Argentina (12,8)
Malaysia (14,3)
Venezuela (14,9)
India (15,1)
Filipina (15,4)
Indonesia (20,3)

Sepuluh Negara dengan Internet Tercepat di Perangkat Mobil (dalam detik)

Korea Selatan (4,8)
Denmark (5,2)
Hong Kong (5,9)
Norwegia (6)
Swedia (6,1)
Estonia (6,2)
Republik Cek (6,3)
Jepang (6,4)
Rumania (7,5)
Republik Slowakia (7,6)

Sepuluh Negara dengan Internet Terlambat di Perangkat Mobil (dalam detik)

Malaysia (12,7)
Indonesia (12,9)
Singapura (12,9)
Meksiko (14,1)
Brasil (15,8)
Argentina (16,3)
India (16,4)
Thailand (17,4)
Arab Saudi (21,2)
Uni Emirat Arab (26,7)

MOBILENAPPS.COM
Rumput Liar Internet, komunikasi, News

P3SPS Melindungi Anak dan Remaja

Jakarta - KPI sangat melindungi anak dan remaja dari dampak buruk siaran televisi dan radio. Bentuk perlindungan itu termuat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto menyatakan, P3 dan SPS yang dibuat KPI terdapat ruang khusus bagi perlindungan anak dan remaja. Aturan itu dibuat atas pertimbangan keselamatan dan keberlangsungan masa depan mereka.

“Karena itu, KPI melarang adanya wawancara pada anak-anak terkait kasus perceraian orangtuanya, kematian, perselingkuhan orangtua, kekerasan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik,” jelasnya di depan para wartawan peserta pelatihan jurnalistik PPMN (Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara) di Hotel The Park Cawang, Kamis, 19 April 2012.

Bahkan, stasiun televisi wajib melakukan proses pemburaman atau penyamaran identitas anak-anak dan remaja dalam suatu peristiwa seperti asusila baik sebagai pelaku maupun korban. Meskipun begitu, kata Ezki, masih ada saja televisi yang sudah menyamarkan nama dan wajah korbannya justru menyebut nama sekolah sekaligus mewawancarai orangtua korban atau pelaku dengan identitas.

“Dimana identitasnya ditutupi. Seharusnya, semua yang berhubungan dengan korban atau pelaku harus di tutupi dan disamarkan. Berita ini memang harus naik, tetapi televisi harus berhati-hati dalam menayangkan si korban dan pelaku yang masih anak-anak atau remaja,” jelas Ezki.

Masih soal melindungi anak dan remaja, Ezki menjelaskan KPI melarang penayangan reka ulang kasus pemerkosaan atau kejahatan seksual. “Ini tidak boleh dilakukan. Ini seperti memindahkan blue film ke dalam televisi. Ini bahaya betul. Anak dan remaja bisa nonton tayangan ini. Dampaknya yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Mengenai siaran jurnalistik, P3 dan SPS KPI 2012 meminta semua program siaran jurnalistik memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yakni akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut, dan menyesatkan, tidak mencampurkanadukan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasaan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Siaran program jurnalistik dilarang membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Program harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan tidak melakukan penghakiman. Kewajiban ralat juga harus dilakukan televisi jika ada informasi yang tidak akurat. “Ralat ini harus dilakukan lembaga penyiaran jika ada kesalahan informasi seperti prosedur yang berlaku di media cetak dengan hak jawab dan hak ralat,” tutur Ezki.

Soal peliputan bencana, Ezki menyarankan agar jurnalis terlebih dahulu melakukan observasi. Hal ini dilakukan untuk memperkaya bahan berita serta menghindari ketidakjelasan informasi yang diterima masyarakat. “Akurasi berita wajib dilakukan. Ini untuk memberi kepastian dan kejelasan informasi,” katanya.

Ezki juga menyarankan setiap jurnalis untuk hati-hati dan tidak heroik pada saat peliputan bencana. Selain itu, jurnalis diharapkan lebih mengutamakan empatinya pada saat peliputan bencana alam. Red

(http://www.kpi.go.id)
Rumput Liar komunikasi, KPI, News, televisi

Publik Harus Mengawal TV Digital

Jakarta – Pemerintah cq Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), akhirnya menunda pelaksanaan tender televisi digital sampai batas waktu yang belum ditentukan. Awalnya, pelaksanaan tender televisi digital dijadwalkan 6 April 2012. Meski begitu, Masyarakat Peduli Penyiaran Indonesia (Masppindo) mengajak semua elemen masyarakat Indonesia terus mengawal proses migrasi dari televisi sistem analog ke televisi sistem digital.

"Walaupun tendernya ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, kami akan terus mengawal seluruh proses migrasi. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia agar bersama-sama mengawal proses ini," tegas Ketua Umum Masppindo, Mikael L Kleden, di Jakarta, Rabu, 18 April 2012.

Migrasi dari televisi analog ke televisi digital membutuhkan penggantian perangkat pemancar dan penerima siaran televisi. Proses transisi tersebut harus berjalan secara perlahan agar dapat meminimalkan risiko kerugian, terutama yang dihadapi oleh masyarakat dan operator.

Sebelum mengganti televisi dari sistem analog ke sistem digital, masyarakat dapat menerima siaran analog dari pemancar televisi yang menyiarkan siaran televisi digital dengan memasang alat pengonversi. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang lama untuk menyosialisasikan sistem itu.

"Penundaan ini menjadi suatu kesempatan yang berharga bagi pemerintah agar semakin matang menyiapkan segala hal teknis dalam rangka proses migrasi, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas guna meminimalisasi risiko. Juga agar masyarakat tahu apa itu televisi digital sehingga tidak terjadi polemik dalam masyarakat tentang televisi digital," kata Kleden saat mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemenkominfo.

Industri Penyiaran yang Sehat


Sementara itu, Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran, dan Kewajiban Universal, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Woro Indah Widiastuti, mengatakan penundaan itu merupakan bentuk komitmen Kemenkominfo dalam menciptakan industri penyiaran yang sehat sekaligus menghormati permintaan Komisi I DPR RI yang saat ini sedang membahas revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI, Helmy Fauzi, mengatakan bahwa proses migrasi dari televisi analog ke televisi digital menunggu rampungnya pembahasan revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran sudah hampir selesai. Mungkin pada masa sidang mendatang akan selesai. Saya harapkan pada bulan Juli sudah rampung. Dengan demikian, migrasi televisi analog ke televisi digital mendapat payung hukum yang lebih kuat, yaitu undang-undang," ujar anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Berkaitan dengan televisi digital, pengaturan penyiaran di banyak negara, berdasarkan prinsip diversity of ownership dan diversity on content, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat mengingat frekuensi yang digunakan milik publik selain terbatas (limited resources). Red dari Koran Jakarta

 

(http://www.kpi.go.id)
Rumput Liar News
Minggu, 22 April 2012

Registrasi Harus Ditata Ulang

Penyempurnaan regulasi dalam transaksi elektronik sangat penting untuk menghindari adanya praktik kecurangan. Transaksi, terutama pada layanan konten premium, harus lebih baik untuk menghindari celah-celah kelemahan.
Sekjen Indonesian Telecommunication Users Group, Muhammad Jumadi, berpendapat harus ada perubahan dalam proses transaksi meski tidak signifikan. Yang penting, menurut dia, tata cara registrasi diatur ulang.

Jumadi mencontohkan kasus pembayaran lewat potong pulsa. Menurut dia, konfirmasi sebaiknya dilakukan sebanyak dua kali. Setelah pengguna memilih konten dengan mengetik angka tertentu, dikonfirmasi: "Apakah Anda akan berlangganan RBT ini?" Jika ya, konfirmasi ulangnya: "Yakinkan Anda akan berlangganan RBT ini dengan harga Rp2.000 per minggu?"

Selanjutnya, jika pengguna ingin melakukan unreg, menurut Jumadi, harus mudah dihapal. Semua operator seharusnya menggunakan satu nomor saja, misalnya *999#, agar mudah dihapal. Biasanya pengguna dengan banyak SIM card bingung dan sering rancu.

Setiap masa berlangganan hampir habis, penyedia konten juga harus memberi tahu. Selanjutnya ditanyakan lagi apakah masih berlangganan lagi atau tidak. Hal itu dimaksudkan memperjelas dan membuat fair bisnis ini.

Selain itu, oprator harus menyediakan call center pengaduan yang mudah diakses. Selama ini, call center hanya dijawab dengan mesin tanpa ada kepastian kapan diangkat dan diterima keluhannya.

Adapun untuk CP harus jelas indentitasnya. CP yang bisa menjalankan bisnis dengan operator harus terdaftar, menyebutkan nama pengelolanya, dan memiliki alamat untuk memudahkan pengusutan jika terjadi kesalahan atau kecurangan.

Jumadi juga menambahkan CP bersama operator seharusnya mengembalikan pulsa yang ditilep dulu. Hal itu mudah saja karena mereka memiliki data transaksi dan pendapatan. "Kalau mereka nggak punya data, gimana mau bagi hasil pendapatan?" kata dia.

BRTI seharusnya dapat masuk hingga mengetahui pendapatan dan bagi hasil penyedia konten dan operator. Lembaga itu memiliki fungsi pengawasan sebagai bahan BRTI memberikan justifikasi atau penilaian.

Selain itu, perlu penyempurnaan regulasi. Agar tidak terjadi kecurangan berulang, kasus hukum permasalahan sedot pulsa harus dituntaskan. Jika proses hukumnya belum sampai pada menetapkan terdakwa ataupun terpidana, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera.

Kekurangan dari Permen Nomor 1 Tahun 2009 adalah kurang terperinci karena penyusunannya yang singkat dengan pendekatan yang kurang pas. Sebaiknya penyusunan Permen yang baru melihat kepentingan jangka panjang.

IMOCA berharap konfirmasi tidak terlalu banyak. Jika terlalu banyak pertanyaan, nantinya pengguna ponsel berhenti melakukan aktivasi layanan konten. "Lama-lama kan capek tanya melulu, dan banyak dipastikan banyak yang rontok," kata Ferrij.

Menurut Sekretaris Umum IMOCA Ferrij Lumorang Ferrij, jangan terlalu banyak konfirmasi. Operator nakal itu pintar dalam melakukan trik tanpa perlu banyak konfi rmasi. Kalau mereka menawarkan sesuatu, begitu dibuka, biasanya langsung otomatis reg. Ada pula reg, tapi dengan unreg pada nomor berbeda sehingga sangat menyulitkan.hay/E-6

sumber: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/88829
Rumput Liar kominfo, komunikasi, News, seluler
Sabtu, 21 April 2012

Mahasiswa UNITRI Mengunjungi KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Senin, 10 April 2012 dikunjungi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI)  Malang. Mahasiswa jurusan Broadcasting Program Studi Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) yang didampingi oleh Dosen pembimbing, Karmia Dialoka ini ingin melakukan studi ekskursi untuk mengetahui lebih jauh mengenai fungsi dan kinerja KPI.

Oemar Edi Prabowo, sekretaris KPI Pusat menerima rombongan menjelaskan mengenai KPI sebagai Lembaga Negara yang bersifat independen yang salah satunya menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. "Karena televisi bukan hanya sarana media semata melainkan sebagai sarana sosial, ekonomi dan politik," kata Oemar.

Irvan Senjaya, Koordinator Pemantauan Langsung yang juga hadir menerima rombongan menjelaskan bahwa untuk mengawasi televisi, KPI mengharapkan partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa melalui aduan. “KPI menerima aduan, lebih baik aduan itu terperinci dengan mencantumkan judul program, nama stasiun televisi dan adegan apa yang diadukan secara rinci,” jelas Irvan.

Irvan juga menjelaskan mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang merupakan panduan sebagai batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pembuatan dan isi program siaran.

Terakhir, Irvan menyampaikan bahwa saat ini KPI telah melakukan pemantauan langsung, yang dapat memantau 24 jam isi siaran televisi dari 11 stasiun televisi dengan 70 orang analis, 5 orang tenaga ahli dan 1 orang koordinator. Red/ST
Rumput Liar News